JENIS & KRITERIA BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK COVID-19
1Nama Bantuan:Bantuan   Sosial Masyarakat Bagi Pekerja Sektor Perhubungan Terdampak COVID-19 di   Provinsi Kalimantan Timur
2Dasar   Hukum:Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 460/ K.351/ 2020   tanggal 20 Mei 2020
3Diskripsi   Ringkas:Bantuan yang diberikan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang   dimana bantuan tersebut akan disalurkan melalui Bank Kaltimtara dan Bank   Rakyat Indonesia
4Tujuan:Untuk membantu masyarakat terutama pekerja di sektor perhubungan   yang terdampak oleh pandemi COVID-19
5Sasaran:Pekerja Sektor Perhubungan Terdampak COVID-19 di Provinsi   Kalimantan Timur
6Kriteria:Untuk penerima dari bidang LLAJ, penerima bantuan harus memiliki   eKTP dan SIM Umum, untuk bus yang menerima adalah supir, kondektur dan supir   cadangan (untuk bus jarak jauh). Sedangkan dari bidang pelayaran, penerima   bantuan merupakan pekerja dan atau Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) angkutan   sungai, danau dan penyeberangan yang memiliki eKTP. Penerima diatas haruslah   bekerja di Badan Usaha Angkutan yang memiliki ijin.
7Bentuk   Bantuan:Bantuan Langsung Tunai (BLT)
8Nilai   Bantuan:Rp 750.000,- (3 bulan @ Rp 250.000,-)
9Sumber   Dana:Belanja Tidak Terduga (BTT)
10Target   Bantuan:1.203 Orang
11Cakupan   Wilayah:Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur,   Kutai Barat, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Paser, Berau
12Metode   Penghimpunan Data Penerima Bantuan:Dinas Perhubungan Prov. Kaltim meminta data pekerja ke Pimpinan   Badan Usaha Angkutan yang memiliki ijin, yang kemudian diverifikasi terkait   NIK penerima. Setelah selesai diverifikasi di Dinas Perhubungan data   diusulkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim untuk diverifikasi   dan divalidasi, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim   bekerjasama dengan Dinas Sosial Prov. Kaltim. Setelah diverifikasi dan   divalidasi data dikembalikan ke Dinas Perhubungan Prov. Kaltim untuk   diusulkan ke Biro Hukum Pemprov. Kaltim untuk dibuatkan SK Gubernur
13Tahapan   Penyaluran:1 Tahap