Mulai Senin, Kota Samarinda akan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Praba   06 September 2020

 

 Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda akan bersikap tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker dan melakukan kerumunan di suatu tempat.

Pemerintah Kota Samarinda akan menegakkan Peraturan Wali Kota Samarinda  Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Covid-19. 

Sugeng mengatakan pihaknya akan bersikap tegas dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Tujuan dari penertiban ini, ujarnya,  bukan untuk membatasi warga beraktivitas, tetapi kita justru ingin menjaga warga kita agar tidak terpapar virus korona ini. 

“Pokoknya OPD (organisasi perangkat daerah) yang bertugas harus tegas. Kalau melanggar tindak tegas,” ujar Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Sugeng Chaeruddin pada rapat pemantapan penegakan disiplin protokol kesehatan yang berlangsung pada Sabtu malam  melalui aplikasi Zoom Meeting (5/9/2020).

Rapat yang juga diikuti oleh Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan seluruh perangkat lurah se-Samarinda, Koramil Samarinda, Polresta Samarinda, SAtpol Pamong Praja dan beberapa OPD terkait, berlangsung sejak pukul 20.00 Wita hingga 22.00 Wita.

Nantinya, petugas akan memantau pusat perbelanjaan, pusat keramaian seperti kantor dan toko serta rumah makan, untuk secara ketat menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Apabila ada yang membandel, maka akan dikenakan sanksi administrasi hingga sanksi sosial.

Perwali ini juga mengatur tentang pembatasan aktivitas luar rumah, pembatasan aktivitas di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat umum dan fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, serta pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Dalam Pasal 5 huruf C dijelaskan,  jika sanksi denda paling sedikit Rp100.000 dan paling besar Rp250.000. Pengenaan sanksi denda nantinya akan dilakukan baik oleh Satpol PP maupun Dinas Perhubungan Kota, untuk bidang transportasi.

Namun, Sekda Samarinda ingin agar sanksi diterapkan lebih mengutamakan sanksi sosial berupa membersihkan sampah hingga pencatatan identitas. Tidak menutup kemungkinan jika ada pelanggar yang lebih dua kali melakukan pelanggaran yang sama akan ditindak lebih tegas berupa pencabutan izin usaha ataupun penerapan denda.

“Penularan sudah dari dalam (transmisi lokal) Tidak mungkin lagi kita menutup akses masuk ke kota atau menutup bandara karena memang dilarang pemerintah pusat. Sehingga penegakan Perwali ini menjadi sangat penting,” ujarnya.(YUL)