Ketua Kadin Balikpapan: Pemberlakuan Jam Malam Omset UMKM Menurun

Praba   16 September 2020

 

BALIKPAPAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus melakukan upaya dalam memutus mata rantai Virus Corona (COVID-19) di Balikpapan, salah satunya dengan memberlakukan pembatasan Jam Malam, melalui surat edaran No 100/438 Tahun 2020.

 

Namun Penerapan kebijakan pemberlakuan jam malam hingga pukul 22.00 Wita di wilayah Balikpapan, sangat berdampak pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

 

Omset dari UMKM tersebut mengalami penurunan sangat drastis, tanpa mengetahui sampai kapan pembatasan jam malam ini berakhir.

 

Ketua Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Balikpapan Yaser Arafat mengapresiasikan surat edaran Pemerintah Nomor 100/438/ tentang pemberlakuan jam malam.

 

Ia melihat upaya dan usaha keras pemerintah kota Balikpapan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, agar tidak meningkat dan meluas di wilayah Balikpapan.

 

"Kami sangat mengapresiasi dan menghargai usaha pemerintah dalam memutus penularan COVID-19. Hanya saja, bagi kami pelaku usaha, perlu kepastian sampai kapan dan berapa lama ini akan diberlakukan," ungkapnya, saat dihubungi melalui aplikasi Whatsapp.Rabu (16/9)

 

"Ditengah pandemi COVID-19 saat ini, membuat sektor ekonomi sedang melemah dan sangat tidak baik, daya beli masyarakat juga menurun ditambah lagi dalam mata pencaharian menjadi sulit," kata dia. 

 

“Kami bisa paham dengan usaha pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19, tetapi kami juga meminta pertimbangan maupun pemahaman dari pemerintah kota Balikpapan kepada pelaku usaha." ucapnya. 

 

"Kenapa harus jam 10 malam, urgensinya apa. Karena sebagian orang ada sudah tutup ada yang buka. Apakah di atas jam 10 potensi COVID-19 lebih besar, padahal dari pagi hingga malam rentannya cukup banyak rentan terinfeksi virus corona," urainya.

 

"Perlu adanya evaluasi apakah benar gara-gara jam atau karena banyaknya orang berkumpul menjadikan potensi penyebaran COVID-19, mengingat pelaku usaha kecil beroperasi di atas jam 10 malam volumenya tidak besar," tuturnya. 

 

"Pemkot Balikpapan memperketat protokol kesehatan, dengan menempatkan petugas protokol kesehatan di seluruh fasilitas publik di Balikpapan," ujarnya. 

 

"Tidak hanya di warung kopi, di tempat  diindikasi dapat menimbulkan keramaian, Kalau aktifitas tertinggi dan penyebaran terbanyak di pasar maupun minimarket, disitulah wajib dijaga dan diterapkan protokol kesehatannya," katanya. 

 

"Dengan pembatasan itu, membuat perekonomian masyarakat kembali terganggu.kecuali pemerintah memberikan kompensasi  berupa bantuan kepada UMKM, tentu tidak masalah. Kondisi sekarang, mereka butuh hari ini belum tentu bisa makan untuk besok," kata Yaser

 

“Jadi saya lebih cocok jika pemerintah menempatkan aparat dalam rangka mengawasi, mengedukasi kegiatan masyarakat di tempat mereka berkumpul, sehingga mereka terbiasa," bebernya. 

 

"Untuk dijadikan catatan, UMKM merupakan penggerak ekonomi Balikpapan serta penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 60 persen di Indonesia. Jika ditekan kami khawatir akan menambah permasalahan di bidang ekonomi masyarakat kota Balikpapan," pungkasnya. (ay)