7 Bulan Dilanda Pandemi COVID-19, PAD Kutim Mulai Berangsur Membaik

Praba   14 September 2020

 

Kutai Timur – Sudah hampir tujuh bulan pandemi virus Korona melanda Kabupaten Kutai Timur (Kutim), kini roda perekonomian dan sejumlah kegiatan kemasyarakat berlahan kembali berjalan normal seiring penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Tidak hanya geliat perekonomian masyarakat yang mulai bangkit, ternyata secara berlahan grafik pendapatan asli daerah (PAD) Kutim juga berangsur-angsur naik dan mulai stabil. Demikian diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Andi Nur Hadi Putra saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (14/9/2020) siang.

 

Dikatakan, saat ini target PAD Kutim untuk tahun 2020, dari sektor pajak daerah ditargetkan bisa menembus angka Rp 79 miliar, dan sudah terealisasi sebesar 84 persen. Dalam waktu dua bulan tersisa di tahun ini, diyakini jika target tersebut bisa terealisasi secara penuh. 

 

“Sebenarnya pada saat mulai terjadi pandemi virus korona di Kutim (Kutai Timur, red) di bulan Maret tahun ini, sejumlah sumber-sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) Kutim langsung menjadi lumpuh. Seperti perhotelan, restauran dan lainnya. Hal ini menyebabkan pemerintah Kutim terpaksa merevisi target PAD Kuitm tahun ini. Seperti potensi PAD dari pajak daerah, hanya ditarget mencapai Rp 70 miliar. Namun karena seiring waktu kini perekonomian mulai berangsur pulih, maka kami memberanikan diri untuk merevisi kembali target PAD dari pajak daerah yang sudah ada, hingga naik menjadi Rp 79 miliar. Kini capaiannya (pajak daerah, red) sudah 84 persen dan optimis bisa terpenuhi hingga dua bulan tersisa di tahun ini,” ujar Andi.

 

Lanjut Andi, menaikkan nilai target pajak daerah ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejumlah potensi pajak daerah yang dikelola pemerintah, terlihat menyumbangkan pemasukan yang lumayan tinggi. Mulai dari pajak daerah mineral bukan logam dan batuan (Minerba) atau galian C, yang nilainya sudah mencapai Rp 14,1 miliar. Selain itu, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga ditargetkan bisa menembus angka Rp 31 miliar. Kemudian pajak perhotelah ditargetkan sebesar Rp 550 juta dan sudah terealisasi Rp 470 miliar, serta pajak restauran yang ditarget sebesar Rp 15 miliar dan sudah terealisasi Rp 12 miliar. Sedangkan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang kini sudah mencapai realisasi sebesar Rp 1,4 miliar dari target Rp 2,5 miliar. 

 

“Saat ini, pemasukan pajak daerah mulai terlihat peningkatannya dan lebih stabil. Seperti pajak Minerba (mineral bukan logam dan batuan, red) atau “Galian C”, yang sudah mencapai Rp 14,1 miliar. Pajak perhotelan sudah terealisasi Rp 470 juta dari target Rp 550 juta. Sementara untuk pajak restauran, kini capaiannya sudah diangka Rp 12 miliar dari target Rp 15 miliar. Untuk PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, red) kini sudah mencapai Rp 1,4 miliar dari target Rp 2,5 miliar. Sedangkan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, red) ditargetkan bisa menembus Rp 31 miliar,” jelasnya.

 

Lebih jauh dikatakan Andi, pihaknya memang belum berani menargetkan perolehan PAD Kutim terlalu tinggi, mengingat hingga saat ini Kutim masih dilanda pandemi virus Korona. Namun jika melihat tren grafik perolehan PAD sejak bulan Juli hingga awal September ini yang semakin meningkat dan stabil, pihaknya optimis target PAD Kutim ini bisa tercapai. Tidak hanya melalui perolehan pajak daerah, namun juga termasuk dari sektor retribusi daerah.

 

“Kami optimis jika melihat grafik (PAD, red) yang ada, tren-nya terus naik dan stabil. Terutama sejak bulan Juni, Agustus hingga awal September ini, grafiknya terus naik. Namun tentunya kami juga tetap realistis terhadap target PAD yang ada, mengingat hingga saat ini Kutim masih dilanda pandemi virus Korona. Kita berharap, Kutim bisa segera keluar dari pandemi Korona,” ucapnya.